Airlangga: Kenaikan PPN Jadi 12% 2025 Tergantung Prabowo

SHARE  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keterangan dalam acara Media Briefing di Jakarta, Jumat (8/2/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: FAISAL RAHMAN

Jakarta, CNBC IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% adalah amanat dari Undang-Undang. Namun, kata dia, pelaksanaannya tergantung pemerintahan terpilih, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Tergantung pemerintah programnya nanti seperti apa,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, (22/3/2024).

Baca: Pengusaha Kaget Ekonomi Global Parah, Minta Prabowo Tunda PPN 12%

Dia mengatakan keputusan resmi pemerintah terkait kenaikan PPN tersebut nantinya akan tertuang di UU APBN 2025. Dia mengatakan penyusunan APBN itu tentu akan melibatkan pemerintahan terpilih.

Mengenai apa yang diputus pemerintah, nanti pemerintah akan memasukkan itu ke dalam UU APBN, jadi kita lihat saja UU APBN itu bisa memuat kebijakan terkait dengan angka PPN,” kata dia.

Airlangga mengatakan sejauh ini belum membahas wacana kenaikan PPN tersebut dengan Prabowo. “Nanti akan dibahas berikutnya,” ujar dia.

Sebelumnya, rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Kenaikan ini merupakan amanat dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan sejak 2021. Di UU tersebut, PPN akan dinaikkan menjadi 11% pada April 2022 dan kembali dinaikkan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Baca: Soal PPN Naik 12%, Ketua LPS: Jangan Berburu di Kebun Binatang

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menjadi salah satu pihak yang khawatir dengan kenaikan ini. Di mengatakan, rencana kenaikan itu akan semakin membebani daya beli masyarakat, yang saat ini masih belum pulih dari dampak Pandemi Covid-19.

Tercermin dari konsumsi masyarakat yang turun pada penghujung 2023. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47% secara tahunan, turun dari kuartal III-2023 yang tumbuh 5,06%.

“Saya harapkan PPN 12% ini bisa sedikit ditunda karena kondisi kita, daya beli belum pulih sekali, jadi ini menjadi momen kurang tepat menjalankan PPN 12%,” kata Jemmy dalam programhttps://lokeberhasilan.com/ Closing Bell CNBC Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*